Gp Ansor Temui Presiden Bahas Situasi Jelang Pilpres 2019
 |
| Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas didampingi pengurus GP Ansor diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1) pagi. (Foto: Rahmat/Humas) |
Dikutip dari situs resmi Setkab RI, usai pertemuan Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas pada wartawan mengemukakan, pertemuan itu membahas perkembangan, situasi negara yang terjadi belakangan alasannya yakni efek dari kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Termasuk laporan dari 34 pimpinan wilayah GP Ansor di tanah air mengenai situasi di daerah.
“Yang kesatu terkait dengan perubahan politik, situasi politik, yang kedua terkait dengan kelompok radikal. Makara kelompok radikal yang terkonsolidasi alasannya yakni kontestasi Pilpres ini,” terang Yaqut.
Menurut Ketua Umum GP Ansor itu, ada banyak wilayah jikalau mau disebut, di luar Pulau Jawa, di Jawa Barat ada, banyak ditemukan, dimana kelompok-kelompok radikal sekarang terkonsolidasi menjelang Pilpres itu.
Ia menyebut, mereka bukan merusak Pemilu, tetapi mereka menginduk dalam salah satu kontestan Pemilu untuk memasukkan agenda-agenda mereka. Adapun jadwal dimaksud yakni mendirikan negara Islam, Khilafah Islamiyah atau minimal mereka mendirikan NKRI bersyariat.
Untuk itu, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, solusinya yakni NKRI harus tegak berdiri, harus utuh.
Jaga Keberagaman
Mengenai instruksi Presiden Jokowi, Yaqut Cholil mengemukakan, Kepala Negara mengingatkan tentu kita harus menjaga bahwa keberagaman itu adalah Sunnatullah, hal yang tidak sanggup ditolak.
“Jadi keberagaman itu Sunnatullah, keniscayaan. Makara kita dihentikan memperjuangkan kemauan kita sendiri, dihentikan ada orang yang memperjuangkan negara lain diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Yaqut mengutip Presiden Jokowi.
Yaqut menegaskan, GP Ansor selalu bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu negara, pemerintah, Presiden dalam hal melawan kelompok-kelompok radikal itu.
Sementara mengenai perilaku politik GP Ansor, Yaqut menegaskan, secara institusi dihentikan berpolitik, alasannya yakni terikat dengan khittah Nahdlatul Ulama (NU) 1926 yang tidak membolehkan NU dan segala tubuh otonomnya berpolitik secara mudah termasuk dalam kontestasi Pilpres.
“Tetapi sebagai individu kita bebas, kita merdeka dan kita bersepakat dan aku bersama seluruh ketua Ansor bersepakat akan mendukung calon yang terbaik. Kita akan bergerak bersama dalam mendukung calon yang terbaik,” tegas Yaqut.
Saat mendapatkan pengurus GP Ansor itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (*/dani)